Profil

SOCIETA INDONESIA didirikan dalam Badan Hukum Yayasan yang ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Akta Notaris Yayasan pada Notaris Rika Ruchyanti yang berkantor di Cianjur Jawa Barat.

Untuk legalitas dan operasionalnya, SOCIETA INDONESIA melengkapi dokumen administrasi, berupa:

  1. Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
  2. Registrasi pada Kantor Pajak sebagai Yayasan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Memiliki rekening lembaga pada Bank resmi, atas nama Societa Indonesia;
  4. Penetapan terdaftar dan operasional dari Dinas Sosial, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi;
  5. Sertifikat akreditasi sebagai pengakuan SOCIETA INDONESIA memenuhi kelayakan dan standarisasi secara nasional; dan
  6. Piagam dari Menteri Sosial sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kiprah SOCIETA INDONESIA sebagai Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial (LKS).

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI

Tersedianya secara luas, lebih dekat, dan profesional pelayanan pengubahan perilaku dan peningkatan derajat kesejahteraan sosial individu, keluarga, dan komunitas”.

MISI

  • Membangun kesadaran para Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masyarakat tentang pemeliharaan perilaku dan kesejahteraan sosial;
  • Mencegah dan menanggulangi berbagai masalah gangguan perilaku, mental, psikososial, dan segala manifestasi dari interaksi sosial;
  • Memberdayakan masyarakat agar memiliki aksesibilitas terhadap sumber-sumber pelayanan pengubahan perilaku dan kesejahteraan sosial;
  • Mengembangkan praktik pelayanan profesional pekerjaan sosial oleh Social Worker sebagai main profession.

TUJUAN

  • Mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada individu, keluarga, dan komunitas terkait pengubahan perilkau dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
  • Terciptanya ekologi masyarakat yang suportif dan antisipatif/preventif terhadap masalah perilaku dan masalah kesejahteraan sosial;
  • Tersedianya informasi dan pendidikan yang memadai mengenai perilaku dan interaksi sosial yang layak/wajar.
  • Terselenggaranya pelayanan-pelayanan aksesibilitas terhadap sumber pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya;
  • Menghapus stigma PMKS terkait masalah yang dialaminya (masalah perilaku dan masalah kesejahteraan sosial;
  • Terbangunnya sistem mandat yang jelas bagi Social Worker dalam pelayanan profesional dan terbentuknya support group (jejaring relawan) pengubahan perilaku dan peningkatan derajat kesejahteraan sosial dikalangan masyarakat.