Lembaga Kesejahteraan Sosial

LKS-ABH/LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memandatkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diantaranya melalui Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) disamping oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan layanan ini diharapkan agar anak-anak yang “terpaksa” berhadapan dengan hukum; baik sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban, maupun Anak Saksi dapat terhindarkan dari dampak buruk proses peradilan pidana yang dapat mengganggu kualitas dan kelangsungan tumbuh-kembangnya.

LKS SOCIETA INDONESIA hadir dan mengambil peran aktif dalam intervensi profesional ABH dengan melakukan kegiatan pencegahan, penguatan (kapasitas) keluarga, rehabilitasi sosial, dan pendampingan (kasus) klien maupun rehabilitasi sosial. Dengan ditetapkan SOCIETA INDONESIA sebagai LPKS/LKS-ABH maka, Pekerja Sosial dan Tim Societa Indonesia mempraktikan kompetensi profesionalnya untuk ABH dalam proses hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan/persidangan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Juga, untuk pencegahan dan pembinaan dalam kerangka restorative justice.

Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai client/case Pekerja Sosial (Social Worker) di LPKS/LKSABH SOCIETA INDONESIA diantaranya :

  1. Pelecehan Seksual
  2. Tawuran
  3. Penyalahgunaan Napza
  4. Pencurian
  5. Sebagai bentuk manifestasi prilaku kriminal lainnya.

Anak baik Pelaku, Korban, ataupun Saksi pada prinsipnya adalah sama – sama sebagai korban; dari pengasuhan keluarga yang kurang baik serta lingkungan yang rentan. Berdasarkan pengalaman dalam penanganan permasalahan ABH umumnya klien (anak) adalah :

  1. Berasal dari keluarga yang kurang mampu
  2. Berlatar belakang keluarga retak dan
  3. Situasi keluarga rentan

 

Progres ABH diwujudkan oleh Pekerja Sosial dan Tim di LPKS/LKS-ABH SOCIETA INDONESIA dalam empat besaran kegiatan pelayanan yaitu (1) Bantu-Kebutuhan Hidup Layak;  (2) Family Support-Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga; (3) Therapy-Fisik, Psikososial, dan Mental/Spiritual serta (4) Pengasuhan Sosial.

——————————————-oooOooo———————————————

 

 

 

LKS-IPWL/INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

Mulai 2015 Indonesia mencanangkan gerakan “darurat narkoba” sehubungan sangat massifnya kejahatan serta akibat-penderitaan yang dialami segenap lapisan masyarakat saat ini hingga ke pelosok tanah air.  Bagi produsen, pengedar, kurir, dan yang bertemali dengannya pemerintah menyatakan perang dan menerapkan hukuman sangat berat tiada ampun; hingga vonis mati. Untuk para korban (pecandu, penyalahguna, atau terjebak memakai narkoba) diberikan kesempatan untuk menjalani pemulihan atau rehabilitasi. Pemerintah, melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan elemen masyarakat menyediakan sarana-fasilitas untuk mewadahi orang-orang yang bertekad ingin lepas dari jerat narkoba dan/atau berkehendak pulih. Melalui fasilitas atau pusat-pusat pemulihan (rehabilitasi) Pemerintah maupun Masyarakat diselenggarakan program rehabilitasi sosial disamping rehabilitasi medis.

Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) melalui Keputusan Menteri Sosial RI (terakhir diperbarui) No 43/HUK/2020, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) SOCIETA INDONESIA yang merupakan representasi dari komponen masyarakat, khususnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA menjadi mitra pemerintah. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial KP NAPZA dilapangan, spektrum pelayanannya luas; termasuk untuk aspek pencegahan.